Sumatera Selatan - Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) kembali menggelar Workshop Merancang Strategi dan Aksi Nyata Demi Terwujudnya Transisi yang Berkeadilan pada Industri Batu Bara. Acara tersebut berlangsung pada (14/06/2025) di Palembang Sumatera Selatan.

Pelatihan diikuti oleh peserta dari perwakilan anggota dan pengurus FSB Nikeuba KSBSI seluruh Sumatera Selatan dan perwakilan dari KSPSI. Turut hadir dalam agenda tersebut, Ali Hanafiah Koordinator Wilayah KSBSI Sumsel.

Dalam keterangannya, Carlos Rajagukguk Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) FSB Nikeuba menjelaskan tentang peran serikat buruh dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi yang berkeadilan.

Baca Lainnya :

• bandar situs toto togel online 4d terbaik dan terbesar di dunia saat ini0
• Nana4d Bandar Togel Online Terbesar di Indonesia0
• daftar link login situs toto terbaik dan terpercaya dafatr mudah disini sekarang 20240
• Situs Toto Togel Online Nana4d Minimal Deposit 10 Ribu di Indonesia0
• Agen Togel Resmi Terbaik Nana4d di Dunia0

"Dalam rangka implementasi transisi yang adil (Just Transition) Konfederasi serikat buruh memiliki peran penting untuk memastikan bahwa perubahan menuju ekonomi berkelanjutan (misalnya transisi energi, digitalisasi, atau dekarbonisasi industri) tidak mengorbankan hak-hak pekerja." kata Carlos, Minggu (15/06/2025). 

Beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh konfederasi serikat buruh diantaranya, membangun Kapasitas Internal Serikat melalui pelatihan anggota dan pengurus tentang isu transisi yang adil: perubahan iklim, energi terbarukan, digitalisasi, dll. Membentuk tim kerja atau unit transisi yang adil dalam struktur konfederasi. Mengembangkan kajian dan peta dampak sektor (misalnya sektor tambang, energi, otomotif, dll).

Melakukan Advokasi Kebijakan Publik, juga mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan transisi yang adil dalam rencana nasional (seperti Rencana Umum Energi Nasional, RPJMN, dll). Mendorong pembentukan kerangka hukum dan kelembagaan transisi yang adil (misalnya lembaga transisi energi yang melibatkan serikat buruh). Menuntut jaminan sosial, pelatihan ulang, dan perlindungan pendapatan bagi pekerja yang terdampak.

Melakukan dialog sosial dan Tripartit untuk aktif dalam forum tripartit (pemerintah – pengusaha – serikat buruh) untuk membahas roadmap transisi sektor-sektor tertentu. Memastikan partisipasi buruh dalam perumusan kebijakan lingkungan dan iklim.

Lebih lanjut Carlos juga menambahkan bahwa serikat buruh harus mendorong Investasi Hijau yang Inklusif, Mendorong investasi publik dan swasta ke proyek hijau yang menciptakan pekerjaan layak. Memastikan ada standard ketenagakerjaan dalam proyek energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dsb.

"Pentingnya juga melakukan perjanjian dan Negosiasi Kolektif dengan memasukkan klausul tentang transisi yang adil dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Menegosiasikan skema pelatihan ulang, mobilitas kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak." jelas Carlos.

Carlos juga menyoroti bagaimana melakukan Kampanye dan Mobilisasi Publik sehingga dapat meningkatkan kesadaran pekerja dan masyarakat tentang pentingnya transisi yang adil. Membangun solidaritas lintas sektor dan lintas negara dalam isu keadilan iklim dan tenaga kerja. Serta kolaborasi Internasional, Bekerja sama dengan lembaga internasional seperti ITUC, ILO, TUED (Trade Unions for Energy Democracy), dsb. Dan Berpartisipasi dalam forum global seperti COP (Conference of Parties) untuk menyuarakan kepentingan pekerja.

"Contoh konkret yakni Konfederasi serikat buruh di Jerman (DGB) secara aktif terlibat dalam perencanaan transisi batu bara di kawasan Ruhr. Kemudian serikat buruh di Afrika Selatan mendesak pembentukan Dana Transisi yang Adil untuk mendukung pekerja tambang yang terdampak." Pungkas Carlos. (RED/handi)